[Medan | 4 Juni 2026] Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik melakukan voting untuk membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam melanjutkan operasi militer terhadap Iran. Langkah ini menjadi sinyal semakin besarnya resistensi politik domestik terhadap konflik Timur Tengah yang dinilai mulai membebani ekonomi AS dan menekan popularitas pemerintahan Trump menjelang pemilu sela Kongres.
DPR AS Mulai Berseberangan dengan Trump
Voting yang berlangsung pada Rabu (3/6/2026) menghasilkan dukungan tipis 215 berbanding 208 untuk meloloskan resolusi pembatasan perang berdasarkan War Powers Act 1973. Hasil tersebut memperlihatkan meningkatnya kekhawatiran di internal Partai Republik terhadap konflik yang semakin mahal secara ekonomi dan politik.
Resolusi tersebut memang belum otomatis menghentikan operasi militer AS di Iran karena masih membutuhkan persetujuan Senat. Selain itu, implementasi War Powers Act sendiri selama ini masih menjadi perdebatan hukum terkait batas kewenangan presiden sebagai panglima tertinggi militer AS.
Meski demikian, voting DPR dinilai menjadi simbol penting bahwa dukungan politik terhadap Trump mulai terpecah, terutama di tengah meningkatnya tekanan publik akibat inflasi energi dan memburuknya sentimen konsumen AS.
Empat Republikan Membelot
Sebanyak empat anggota Partai Republik bergabung dengan seluruh anggota Demokrat yang hadir untuk mendukung resolusi tersebut, yakni Thomas Massie dari Kentucky, Tom Barrett dari Michigan, Warren Davidson dari Ohio, dan Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania.
Ini menjadi pertama kalinya sepanjang tahun 2026 kubu Demokrat berhasil memperoleh cukup dukungan dari Partai Republik untuk meloloskan voting terkait pembatasan perang Iran. Usai voting, Fitzpatrick menegaskan bahwa konflik tersebut semakin memperburuk tekanan biaya hidup masyarakat Amerika.
Sebelumnya, pimpinan DPR dari Partai Republik sempat mencoba menunda voting serupa pada Mei lalu setelah melihat peluang kemenangan kelompok anti-perang semakin besar. Ketua DPR Mike Johnson memperingatkan bahwa pembatasan kewenangan militer Trump dapat melemahkan posisi negosiasi AS di tengah konflik yang masih berlangsung.
Konflik Iran Mulai Tekan Ekonomi AS
Perpecahan politik di Washington terjadi di tengah memburuknya dampak ekonomi akibat perang Iran dan penutupan Selat Hormuz yang mendorong lonjakan harga energi global.
Data American Automobile Association (AAA) menunjukkan harga rata-rata bensin reguler di AS telah mencapai US$4,26 per galon pada Rabu. Kenaikan harga energi tersebut memperbesar tekanan inflasi dan mengurangi daya beli rumah tangga AS.
Setelah disesuaikan dengan inflasi, upah riil masyarakat AS pada April 2026 tercatat mengalami kontraksi secara tahunan untuk pertama kalinya sejak 2023. Di sisi lain, sentimen konsumen AS pada Mei turun ke level terendah sepanjang sejarah.
Jajak pendapat New York Times/Siena pada Mei menunjukkan sebanyak 64% warga AS menilai keputusan berperang dengan Iran merupakan langkah yang salah. Kondisi tersebut memperbesar tekanan politik terhadap Partai Republik menjelang pemilu sela Kongres yang tinggal beberapa bulan lagi.
Biaya Perang Jadi Sorotan Kongres
Selain tekanan inflasi, anggota DPR dan Senat juga mulai mempertanyakan besarnya biaya operasi militer AS terhadap Iran. Hingga kini pemerintahan Trump belum mengajukan tambahan anggaran resmi kepada Kongres untuk membiayai operasi tersebut.
Pelaksana tugas pengawas anggaran Pentagon, Jules Hurst, memperkirakan biaya perang Iran sejauh ini telah mencapai sekitar US$29 miliar. Namun sejumlah analis independen menilai angka tersebut masih terlalu rendah mengingat tingginya biaya amunisi, pengerahan pasukan, dan operasi militer di kawasan Timur Tengah.
Tom Barrett, salah satu anggota Republik yang mendukung resolusi pembatasan perang, menyatakan konflik tersebut sudah melampaui batas 60 hari operasi militer tanpa persetujuan Kongres sebagaimana diatur dalam War Powers Act.
Risiko Geopolitik dan Dampaknya ke Pasar Global
Voting DPR AS ini muncul di tengah negosiasi perdamaian yang masih berjalan lambat dan meningkatnya kembali ketegangan di Timur Tengah. Militer AS dan Iran dilaporkan kembali terlibat baku tembak sepanjang malam, sementara Kuwait dan Bahrain ikut terdampak dalam eskalasi konflik terbaru.
Bagi pasar keuangan global, perkembangan ini memperlihatkan bahwa risiko geopolitik masih jauh dari mereda. Ketidakpastian terkait konflik Iran berpotensi terus menjaga harga minyak tetap tinggi, memperkuat tekanan inflasi global, dan mempertahankan ekspektasi suku bunga tinggi lebih lama di AS.
Kondisi tersebut dapat memperbesar volatilitas pasar emerging markets, termasuk Indonesia, terutama melalui jalur tekanan nilai tukar, kenaikan yield obligasi global, serta meningkatnya sentimen risk-off investor asing. Jika konflik berkepanjangan dan Selat Hormuz tetap terganggu, pasar energi global diperkirakan masih akan menghadapi tekanan pasokan yang signifikan pada semester II 2026.
