[Medan | 4 Juni 2026] Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah rumor yang beredar di pasar terkait potensi penurunan peringkat utang (sovereign rating) Indonesia oleh lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings.
Purbaya menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan apa pun dari S&P terkait perubahan rating Indonesia. Ia bahkan menyebut baru akan melakukan pertemuan resmi dengan pihak S&P pada Rabu malam (3/6/2026).
“Saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan mendowngrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (3/6/2026).
Rumor Rating Tekan Rupiah dan IHSG
Rumor mengenai potensi penurunan rating Indonesia berkembang dalam beberapa hari terakhir dan dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan pasar keuangan domestik. Sentimen tersebut turut membebani pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta memperdalam tekanan di pasar saham. Pelaku pasar khawatir penurunan rating dapat meningkatkan persepsi risiko terhadap aset Indonesia dan memicu arus keluar dana asing.
S&P sendiri diketahui telah berada di Jakarta sejak Selasa (2/6/2026) untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan pemerintah, regulator sektor keuangan, hingga perwakilan Danantara.
Sebelumnya, Purbaya juga telah bertemu dengan pihak S&P saat berada di Washington DC, Amerika Serikat. Menurutnya, diskusi tersebut justru menunjukkan pemahaman investor global terhadap kondisi ekonomi Indonesia semakin membaik.
S&P Beri Outlook Stabil untuk Danantara
Di tengah rumor penurunan rating, S&P Global Ratings justru menetapkan peringkat kredit jangka panjang ‘BBB’ dan peringkat jangka pendek ‘A-2’ kepada PT Danantara Investment Management (DIM). S&P juga memberikan outlook stabil yang mengikuti sovereign rating Indonesia saat ini.
Dalam laporannya, S&P menyebut peringkat DIM sangat terkait dengan profil kredit pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham utama. Karena itu, perubahan terhadap sovereign rating Indonesia akan secara langsung memengaruhi peringkat Danantara. Menurut S&P, pemerintah Indonesia dinilai memiliki komitmen kuat untuk memberikan dukungan yang memadai dan tepat waktu terhadap DIM apabila dibutuhkan.
Dividen BUMN Jadi Sumber Utama Pendanaan
S&P memperkirakan sumber pendanaan utama Danantara dalam beberapa tahun ke depan akan berasal dari dividen BUMN yang dikelola pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi tersebut. Lembaga pemeringkat global itu memperkirakan pembayaran dividen BUMN dapat mencapai sekitar US$5 miliar hingga US$6 miliar per tahun.
Dana tersebut nantinya akan menjadi sumber pendanaan utama bagi DIM setelah dikurangi kebutuhan dukungan modal maupun kewajiban finansial terhadap BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara. Meski memberikan rating yang setara dengan sovereign Indonesia, S&P tidak menetapkan stand-alone credit profile (SACP) untuk DIM karena faktor tersebut dinilai bukan penentu utama dalam metodologi pemeringkatan mereka.
Moody’s Sebelumnya Beri Outlook Negatif
Sebelumnya, Moody’s Ratings juga telah memberikan peringkat kredit Baa2 kepada PT Danantara Investment Management. Namun berbeda dengan S&P, Moody’s menetapkan outlook negatif terhadap seluruh peringkat yang diberikan. Outlook negatif tersebut mencerminkan adanya perhatian terhadap risiko fiskal, kualitas tata kelola, serta dinamika pembiayaan jangka panjang yang masih perlu dipantau pasar.
Meskipun begitu, hingga saat ini belum ada lembaga pemeringkat global yang secara resmi menurunkan sovereign rating Indonesia.
Pasar Tunggu Hasil Pertemuan dengan S&P
Pelaku pasar kini menantikan hasil pertemuan antara pemerintah Indonesia dan S&P untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terkait pandangan lembaga pemeringkat terhadap kondisi ekonomi domestik.
Di tengah tekanan terhadap rupiah, meningkatnya volatilitas pasar global, serta ketidakpastian geopolitik, stabilitas sovereign rating Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor asing terhadap pasar obligasi dan saham domestik.
Apalagi, Indonesia masih sangat bergantung pada aliran modal asing untuk menopang stabilitas pasar keuangan dan pembiayaan fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah.
