[Medan | 26 Februari 2026] Presiden Donald Trump dijadwalkan mengumpulkan para eksekutif perusahaan teknologi besar di White House pada awal Maret untuk menandatangani komitmen publik agar perusahaan mereka menanggung sendiri kebutuhan listrik pusat data yang semakin boros energi.
Sejumlah perusahaan teknologi utama, termasuk Amazon, Meta Platforms, Microsoft, dan Alphabet, disebut akan menghadiri pertemuan tersebut. Undangan juga mencakup xAI, Oracle, serta OpenAI.
Meski komitmen ini tidak bersifat mengikat secara hukum, pemerintahan Trump menilai deklarasi terbuka dapat menciptakan akuntabilitas sekaligus meredakan kekhawatiran publik bahwa ekspansi data center untuk kecerdasan buatan akan mendorong kenaikan tarif listrik dan menimbulkan dampak lingkungan.
Strategi Politik Menjelang Pemilu Paruh Waktu
Inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya sensitivitas politik terhadap lonjakan harga listrik menjelang pemilu paruh waktu November. Pemerintah berupaya menegaskan bahwa pertumbuhan infrastruktur AI tidak akan dibebankan kepada konsumen rumah tangga.
Pemerintahan Trump menegaskan perusahaan teknologi besar akan diminta membangun, menyediakan, atau mengamankan pasokan listrik sendiri untuk pusat data baru, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik internal. Langkah ini diklaim sejalan dengan agenda mempertahankan dominasi AI Amerika Serikat, sembari menahan tekanan biaya energi bagi masyarakat.
Kekhawatiran Publik atas Dampak Data Center
Pertumbuhan pusat data skala besar memicu resistensi publik yang kian luas. Masyarakat khawatir mereka akan menanggung kenaikan biaya listrik akibat melonjaknya permintaan energi, di samping isu penggunaan air, lahan, serta ketergantungan pada generator diesel sebagai sumber listrik cadangan.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh fakta bahwa biaya listrik nasional justru terus meningkat, meski Trump sebelumnya berjanji memangkas tarif listrik secara signifikan. Lonjakan permintaan dari data center, sektor industri, serta elektrifikasi rumah tangga dan transportasi telah mendorong harga listrik ritel ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Survei menunjukkan mayoritas pemilih menempatkan biaya utilitas sebagai isu utama dalam menilai pembangunan data center, mencerminkan potensi tekanan politik terhadap pemerintah jika lonjakan permintaan energi tidak dikelola dengan baik.
Respons Industri Teknologi
Pelaku industri teknologi menilai kewajiban menanggung biaya listrik sebagai langkah yang realistis. Sejumlah perusahaan menyatakan kesediaan membayar lebih mahal demi memastikan pasokan energi yang stabil bagi pusat data AI mereka.
Pandangan ini menegaskan bahwa bagi raksasa teknologi, ketersediaan daya menjadi bagian integral dari investasi infrastruktur komputasi, bukan sekadar biaya tambahan.
Kritik terhadap Efektivitas Kebijakan
Namun, kritik juga bermunculan. Sejumlah pengamat menilai komitmen sukarela tanpa dasar hukum berisiko tidak efektif dalam menahan kenaikan tarif listrik jangka panjang. Kritik lain diarahkan pada kebijakan energi pemerintah yang dinilai membatasi ekspansi sumber energi baru, termasuk pencabutan subsidi energi terbarukan dan penundaan proyek angin lepas pantai.
Sebagai langkah tambahan, pemerintahan Trump juga mendorong operator jaringan listrik terbesar di AS untuk membuka lelang darurat guna memungkinkan perusahaan teknologi mengamankan kontrak pasokan listrik jangka panjang.
Implikasi Lebih Luas
Dorongan agar perusahaan teknologi membangun pembangkit listrik sendiri menandai perubahan pendekatan kebijakan energi di era ledakan AI. Di satu sisi, langkah ini berpotensi melindungi konsumen dari kenaikan tarif. Di sisi lain, kebijakan tersebut membuka perdebatan baru soal tata kelola energi, keberlanjutan lingkungan, dan peran negara dalam mengatur ekspansi infrastruktur digital berskala besar.
