Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus sistem outsourcing yang sudah ada sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri. Rencana ini disampaikan Prabowo dalam peringatan Hari Buruh 2025 di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Ia juga membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mengkaji penghapusan tersebut.
Prabowo menekankan bahwa penghapusan outsourcing perlu dilakukan dengan hati-hati, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan investor agar mereka tetap berinvestasi di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa keberadaan investasi sangat penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi buruh.
Serikat buruh menyambut baik rencana tersebut, namun mereka menuntut agar penghapusan outsourcing disertai perlindungan hak-hak buruh. Selain itu, serikat buruh berharap agar sistem kontrak yang diterapkan dapat lebih adil bagi para pekerja.
