Dalam beberapa waktu terakhir, pasar modal Indonesia kembali menjadi sorotan lembaga global. Mulai dari evaluasi indeks oleh MSCI dan FTSE, penurunan outlook oleh Moody’s, hingga penyesuaian pandangan aset oleh Goldman Sachs dan pemantauan ketat dari S&P Global Ratings. Awalnya, isu ini memang tertuju pada pasar saham, namun pada akhirnya, isu ini juga turut mempengaruhi aset lainnya, termasuk pasar obligasi dan nilai tukar rupiah.
IHSG: Sell-Off Tajam hingga Trading Halt
Pasar saham menjadi titik awal tekanan sentimen. IHSG mengalami koreksi tajam yang bahkan memicu trading halt sebanyak dua kali dalam dua hari berturut-turut, mencerminkan derasnya aksi jual dalam waktu singkat. Tekanan ini terutama berasal dari kekhawatiran investor terhadap potensi perubahan bobot Indonesia di indeks global, penyesuaian portofolio oleh investor asing, serta persepsi menurunnya investability pasar saham Indonesia.
Nilai Tukar Rupiah: Dana Asing Keluar
Aksi jual di pasar saham turut menekan nilai tukar rupiah melalui arus modal asing. Bank Indonesia mencatat aliran modal asing keluar atau jual neto sebesar Rp12,55 triliun pada periode transaksi 26–29 Januari 2026. Tekanan terbesar berasal dari pasar saham dengan jual neto Rp12,4 triliun, diikuti oleh pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2,77 triliun. Di sisi lain, investor asing masih mencatatkan beli neto Rp2,61 triliun pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Obligasi: Tekanan Ada, Tapi Lebih Terkendali
Dibandingkan pasar saham, reaksi pasar obligasi Indonesia relatif lebih tenang. Tekanan sentimen global tercermin melalui kenaikan yield SBN, terutama pada tenor menengah dan panjang. Kenaikan ini menunjukkan bahwa investor mulai meminta imbal hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas meningkatnya ketidakpastian. Namun, tidak terlihat aksi jual besar-besaran di pasar obligasi. Pergerakan yield berlangsung bertahap dan likuiditas pasar tetap terjaga, didukung oleh basis investor domestik yang kuat serta kebijakan moneter yang relatif kredibel.
MSCI Kasih Batas Waktu hingga Mei 2026
MSCI saat ini menempatkan Indonesia dalam status watchlist dan memberikan waktu hingga Mei 2026 untuk menyelesaikan isu utama terkait investability, terutama transparansi data kepemilikan dan free float saham. Selama periode ini, MSCI membekukan sejumlah penyesuaian indeks, termasuk penambahan saham baru dan peningkatan bobot, sebagai bentuk tekanan agar perbaikan dilakukan.
Jika hingga Mei 2026, persyaratan tersebut tidak dipenuhi, MSCI dapat menempuh langkah lanjutan mulai dari pengurangan bobot Indonesia di indeks Emerging Market hingga skenario yang lebih berat berupa penurunan status ke Frontier Market.
Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan koordinasi dan dialog intensif dengan MSCI, termasuk membahas perbaikan aturan free float dan peningkatan kualitas data kepemilikan. Arah kebijakannya jelas: menyelesaikan isu struktural sebelum tenggat waktu agar status emerging market dapat dipertahankan.
Skenario Jika Indonesia Turun ke Frontier Market
Jika MSCI menurunkan status Indonesia dari Emerging Market ke Frontier Market, dampaknya akan muncul dalam tiga lapis: pasar keuangan (jangka pendek), stabilitas makro (jangka menengah), dan arah ekonomi nasional (jangka panjang).
1. Dampak Jangka Pendek: Tekanan di Pasar Keuangan
– Investor institusional global yang mandatnya hanya Emerging Market akan melepas posisi mereka, memicu potensi outflow portofolio saham sekitar US$10–11 miliar.
– Tekanan terbesar terjadi pada saham big caps dengan kepemilikan asing tinggi, terutama anggota indeks MSCI.
– IHSG dapat mengalami volatilitas tinggi dan valuasi terkompresi dalam beberapa minggu pertama.
– Di obligasi, dampak lebih terbatas karena porsi investor domestik mendominasi dan karakter investor obligasi lebih stabil dibanding saham.
2. Dampak Jangka Menengah: Penyesuaian Risiko & Likuiditas
– Likuiditas pasar saham dapat menurun sementara karena investor Emerging Market keluar sebelum investor Frontier Market masuk.
– Premi risiko pasar Indonesia mungkin naik, tercermin pada spread obligasi yang sedikit melebar di tenor menengah.
– Namun pasar obligasi negara tidak akan kehilangan arah, karena BI, institusi domestik, dana pensiun, dan perbankan tetap menjadi pembeli utama.
3. Dampak Jangka Panjang: Ekonomi Nasional Tidak Terganggu
– Label indeks tidak mengubah PDB, neraca perdagangan, konsumsi domestik, fiskal, atau arah kebijakan Bank Indonesia.
– Indonesia tetap menjadi ekonomi terbesar di ASEAN dan malah justru menjadi pasar terbesar di kategori Frontier (sekitar 50% dari total kapitalisasi Frontier Market global).
– Arah investasi jangka panjang tetap ditopang oleh bonus demografi, stabilitas fiskal, serta posisi strategis Indonesia di siklus komoditas global.
4. Pemulihan Persepsi Pasar
– Setelah rebalancing selesai, valuasi yang lebih murah justru menarik investor baru, termasuk frontier funds, hedge funds, dan funds yang mencari undervalued large markets.
– Studi kasus negara lain menunjukkan bahwa penurunan status MSCI bersifat non-permanen dan bisa dipulihkan jika reformasi akses pasar diselesaikan.
Inti Skenarionya
Indonesia mungkin menghadapi volatilitas pasar dalam jangka pendek, tetapi secara ekonomi tidak kehilangan apa pun. Fundamental tetap kuat, kebijakan tetap dijalankan, dan daya tarik jangka panjang tetap utuh. Downgrade ini lebih merupakan tantangan persepsi pasar, bukan kemunduran ekonomi.
Jika Asing Keluar Besar-besaran, Apa yang Terjadi?
Jika Indonesia turun ke Frontier Market, dampaknya terhadap pasar obligasi tidak akan sama seperti di pasar saham. Salah satu alasan utamanya adalah struktur kepemilikan obligasi pemerintah Indonesia yang didominasi oleh investor domestik, sehingga sensitivitas terhadap capital outflow asing jauh lebih rendah dibanding saham.
Berdasarkan data OJK, investor asing hanya memegang sekitar ±14,5 % dari outstanding obligasi pemerintah pada Mei 2025, sementara sisanya mayoritas dipegang oleh investor domestik seperti Bank Indonesia (BI), perbankan, dan institusi keuangan lainnya. Posisi BI bahkan menjadi salah satu pemegang terbesar dalam pasar SBN melalui operasi moneter dan instrumen seperti SRBI, sementara porsi investor domestik secara keseluruhan mencapai lebih dari 80 % dari pasar SBN yang diperdagangkan.
Akibatnya, jika terjadi skenario downgrade, lonjakan yield atau tekanan harga obligasi kemungkinan lebih moderate dan bersifat jangka pendek, karena mayoritas pemilik obligasi tidak terikat oleh klasifikasi pasar saham global seperti MSCI. Investor domestik cenderung mempertahankan posisi mereka berdasarkan pertimbangan risiko imbal hasil serta kebijakan moneter dan fiskal, bukan sekadar perubahan label indeks.
Dengan struktur kepemilikan yang kuat di dalam negeri dan permintaan domestik yang stabil, risiko tekanan likuiditas yang tajam pada pasar obligasi akan sangat terbatas. Dampak yang lebih mungkin terlihat adalah kenaikan yield pada tenor panjang ketika persepsi global memburuk, namun tidak sampai menyerupai koreksi saham karena obligasi Indonesia memiliki pondasi permintaan lokal yang jauh lebih kuat.
