[Medan | 27 Januari 2026] Komisi XI DPR RI melalui rapat internal menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.
Chief Economist & Head of Research Mirae Asset, Rully Arya Wisnubroto, menilai penunjukan Thomas telah diantisipasi oleh pasar dan tidak menimbulkan kejutan berarti. Menurutnya, proses pemilihan telah memenuhi persyaratan formal dan mendapat konfirmasi politik dari DPR, sehingga dampak langsung terhadap pasar keuangan relatif terbatas.
Meski demikian, Rully menyebut perhatian pelaku pasar kini bergeser pada isu yang lebih fundamental, yakni komitmen independensi Bank Indonesia. Kedekatan personal antara Thomas dan Presiden RI Prabowo Subianto sempat memunculkan kekhawatiran pasar, khususnya terkait potensi meningkatnya tekanan politik dalam pengambilan kebijakan moneter. Namun, ia menegaskan bahwa mandat BI serta kerangka kebijakan yang berlaku tetap menjadi faktor utama penentu arah kebijakan ke depan.
Analis menilai risiko utama bukan terletak pada hilangnya independensi BI secara formal, melainkan pada persepsi pasar terhadap kemungkinan pergeseran sikap kebijakan. Dalam konteks ini, BI berpotensi dipersepsikan lebih akomodatif terhadap kebutuhan fiskal pemerintah, terutama di tengah ruang defisit yang melebar dan kebutuhan pembiayaan utang yang meningkat. Hingga saat ini, belum terdapat indikasi perubahan kebijakan yang mengarah pada monetisasi defisit, namun sensitivitas pasar terhadap isu tersebut dinilai semakin tinggi.
Dari sisi nilai tukar, pelaku pasar menilai kredibilitas BI dalam menjaga stabilitas Rupiah akan menjadi ujian utama. Bank sentral diperkirakan tetap mengandalkan intervensi di pasar valas serta instrumen DNDF untuk meredam volatilitas. Namun, efektivitas langkah tersebut akan sangat ditentukan oleh konsistensi BI dalam menempatkan stabilitas Rupiah sebagai prioritas, terutama ketika terjadi tarik-menarik antara stabilitas eksternal dan target pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, terkait pergerakan pasar saham, Rully menilai penunjukan Deputi Gubernur BI bukan menjadi faktor dominan penggerak IHSG. Investor saat ini masih menunggu pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 30 Januari 2026, khususnya terkait potensi perubahan metodologi perhitungan free float yang dinilai lebih berpengaruh terhadap aliran dana asing.
Sejalan dengan hal tersebut, pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memproyeksikan Rupiah dan IHSG berpotensi menguat terbatas pada perdagangan Selasa (27/1), seiring berkurangnya ketidakpastian domestik pasca kepastian posisi Deputi Gubernur BI.
Pada penutupan perdagangan Senin (26/1), IHSG tercatat menguat 24,32 poin atau 0,27 persen ke level 8.975,33. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada rentang 8.923,52 hingga 9.058,04 dengan nilai transaksi mencapai Rp36,98 triliun. Sebanyak 267 saham menguat, 428 saham melemah, dan 110 saham stagnan.
Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai respons pasar mencerminkan ekspektasi terhadap penguatan koordinasi kebijakan antara BI dan pemerintah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa sinergi tersebut tetap perlu dijaga dalam koridor kredibilitas kebijakan agar tidak menimbulkan kekhawatiran baru di pasar keuangan.
Nafan memproyeksikan IHSG pada perdagangan Selasa (27/1) bergerak dengan level support di 8.890 dan 8.823, serta resistance di 8.999 dan 9.076. Pergerakan pasar dinilai masih akan dipengaruhi sentimen domestik serta arah kebijakan bank sentral global.
