[Medan | 20 Januari 2026] Rencana pengajuan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) memicu kekhawatiran soal tergerusnya independensi bank sentral. Isu ini mencuat seiring kabar bahwa Deputi Gubernur BI saat ini, Juda Agung, akan bergeser ke Kementerian Keuangan, menandai potensi rotasi lintas fiskal–moneter yang sensitif bagi stabilitas kebijakan.
Kritik paling keras datang dari Center of Economics and Law Studies (Celios). Ekonom Celios Nailul Huda menilai langkah tersebut mencerminkan kecenderungan pemerintah untuk semakin aktif memengaruhi kebijakan moneter, terutama setelah dalam beberapa bulan terakhir pemerintah kerap mendorong Bank Indonesia agar lebih agresif menurunkan suku bunga demi menopang pertumbuhan ekonomi.
Kekhawatiran Politisasi Otoritas Moneter
Sorotan utama diarahkan pada latar belakang politik Thomas Djiwandono sebagai anggota aktif Partai Gerindra. Masuknya figur politik ke dalam Dewan Gubernur BI dinilai berisiko mengaburkan batas antara kebijakan moneter yang independen dengan kepentingan politik dan fiskal jangka pendek. BI selama ini diposisikan sebagai lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah maupun partai politik.
Celios juga mempertanyakan rekam jejak Thomas selama berada di Kementerian Keuangan. Pelebaran defisit anggaran dalam beberapa tahun terakhir dinilai menunjukkan tantangan besar di sisi fiskal. Dalam konteks tersebut, pemindahan figur fiskal ke otoritas moneter dianggap tidak selaras dengan prinsip pemisahan peran kebijakan.
Moneter sebagai Benteng Terakhir
Dalam pandangan Celios, sektor moneter merupakan penyangga terakhir stabilitas ekonomi nasional, terutama ketika sektor fiskal menghadapi tekanan. Jika independensi moneter melemah akibat intervensi politik, risiko ketidakstabilan makro dan krisis kepercayaan pasar dapat meningkat secara signifikan.
Respons Pemerintah
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan independensi BI tetap terjaga selama tidak ada intervensi langsung pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter, khususnya terkait suku bunga. Pemerintah, menurutnya, tetap menghormati batas kewenangan BI sesuai amanat undang-undang, dan rotasi pejabat dimaksudkan untuk memperkaya perspektif kebijakan, bukan melemahkan institusi.
Dampak ke Pasar Keuangan Indonesia
Dari sudut pandang pasar, isu independensi BI merupakan faktor sensitif bagi investor, terutama di pasar obligasi. Persepsi meningkatnya pengaruh fiskal terhadap kebijakan moneter berpotensi mendorong kenaikan premi risiko, tercermin dari pelemahan rupiah dan kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN).
Bagi sektor perbankan, kekhawatiran atas independensi BI dapat memengaruhi ekspektasi arah suku bunga ke depan. Jika pasar menilai BI berpotensi lebih akomodatif demi kepentingan fiskal, saham bank berisiko menghadapi volatilitas, terutama pada bank dengan eksposur besar terhadap SBN. Sebaliknya, kepastian bahwa BI tetap independen akan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasar keuangan domestik ke depan.
