[Medan | 1 Januari 2026] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan menurunkan target produksi bijih nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 menjadi sekitar 250–260 juta ton. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan target RKAB tahun sebelumnya yang mencapai 364 juta ton.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas serapan smelter nikel domestik. Produksi bijih akan diselaraskan dengan kemampuan pengolahan agar tidak terjadi kelebihan pasokan di pasar.
Tri menyampaikan bahwa kisaran produksi nikel tahun depan diperkirakan berada di level 250–260 juta ton, sejalan dengan kebutuhan industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri.
Pemangkasan rencana produksi tersebut diklaim telah memberikan dampak positif terhadap pergerakan harga nikel global. Setelah wacana penurunan produksi diumumkan, harga nikel sempat menguat hingga menyentuh kisaran US$18.000 per ton.
Menurut Tri, capaian tersebut tergolong menggembirakan mengingat sepanjang 2025 harga nikel cenderung tertekan di rentang US$14.000–US$15.000 per ton, dengan level tertinggi sekitar US$14.800 per ton. Saat ini, harga nikel kembali bergerak di atas US$17.000 per ton, mencerminkan membaiknya sentimen pasar.
Di sisi lain, ESDM mengakui bahwa persetujuan RKAB tahunan 2026 belum diterbitkan pada awal Januari. Hal ini terkait dengan proses evaluasi dan penyesuaian produksi sejumlah komoditas mineral guna menjaga stabilitas harga sepanjang tahun.
Meski demikian, pemerintah memberikan relaksasi operasional bagi perusahaan tambang agar kegiatan produksi tetap berjalan. Perusahaan diperbolehkan berproduksi hingga 25% dari kuota RKAB 2026 versi tiga tahunan selama periode transisi.
Tri menjelaskan bahwa kuota 25% tersebut merepresentasikan produksi selama tiga bulan, yakni hingga 31 Maret 2026. Kebijakan ini dinilai proporsional untuk menjaga kesinambungan operasional tambang sembari menunggu penetapan RKAB final.
Ketentuan relaksasi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor 2.E/HK.03/DJB/2025 yang diterbitkan pada 31 Desember 2025 dan berlaku hingga akhir Maret 2026.
Kebijakan pemangkasan produksi ini sejalan dengan sinyal yang sebelumnya disampaikan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Asosiasi tersebut mengungkapkan bahwa rencana produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 diajukan sekitar 250 juta ton, turun signifikan dari target RKAB 2025 yang mencapai 379 juta ton.
APNI menilai penurunan target produksi diperlukan untuk menopang harga nikel global agar tidak semakin tertekan. Selain itu, penyesuaian pasokan diharapkan dapat mendorong perbaikan harga bijih, baik untuk jenis saprolit maupun limonit, seiring membaiknya keseimbangan antara permintaan dan pasokan.
