[Medan | 13 Januari 2026] Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi disebut tengah mempertimbangkan opsi pemilihan umum dini pada Februari 2026. Sinyal tersebut disampaikan Hirofumi Yoshimura, pemimpin Partai Inovasi Jepang (Ishin), salah satu mitra koalisi pemerintahan, usai pertemuannya dengan Takaichi pada Jumat (9/1/2026). Yoshimura menilai pandangan Takaichi mengenai waktu pemilu telah memasuki fase baru, meski tidak ada pembahasan eksplisit mengenai tanggal pelaksanaan.
Laporan media domestik Yomiuri mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji kemungkinan pemilu mendadak pada 8 atau 15 Februari. Jika terealisasi, ini akan menjadi pemilu pertama yang dihadapi Takaichi sejak menjabat pada Oktober lalu, sekaligus menjadi ujian elektoral bagi perdana menteri perempuan pertama Jepang tersebut.
Dorongan untuk pemilu dini dinilai terkait tingginya tingkat persetujuan publik terhadap Takaichi pada fase awal pemerintahannya. Sikap politiknya yang tegas terhadap China dan pendekatan nasionalis menarik dukungan pemilih konservatif, meski pada saat yang sama memicu ketegangan diplomatik dengan Beijing. Di dalam negeri, Takaichi juga mengusung kebijakan fiskal ekspansif melalui anggaran belanja besar guna menopang pertumbuhan ekonomi dan meredam dampak inflasi.
Namun, rencana pemilu dini menuai kritik dari partai oposisi. Ketua Partai Komeito, Tetsuo Saito, memperingatkan bahwa pemilu pada Februari berisiko menggagalkan pengesahan anggaran sebelum akhir tahun fiskal pada Maret. Pembubaran parlemen di akhir Januari, yang dijadwalkan mulai bersidang kembali pada 23 Januari, akan mempersulit proses legislasi anggaran. Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Yoshihiko Noda, pemimpin oposisi utama dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang.
Sinyal kesiapan pemilu kian menguat setelah Kementerian Dalam Negeri Jepang meminta komite pemilihan daerah mulai melakukan persiapan. Sejumlah analis menilai langkah tersebut mengindikasikan keputusan politik hampir final. Jika anggaran gagal disahkan tepat waktu, pemerintah berisiko harus menjalankan anggaran sementara, yang berpotensi menunda realisasi program stimulus utama.
Dari sisi ekonomi eksternal, Jepang saat ini berada dalam posisi yang rapuh. Meski mampu meredam dampak tarif Amerika Serikat yang lebih tinggi, inflasi pangan yang persisten masih menekan konsumsi domestik. Risiko tambahan datang dari meningkatnya ketegangan perdagangan dengan China. Beijing telah memberi sinyal kemungkinan pembatasan ekspor logam tanah jarang ke Jepang, komoditas strategis bagi industri manufaktur dan teknologi tinggi Negeri Sakura.
Takaichi menilai pembatasan sepihak tersebut bertentangan dengan protokol internasional dan menegaskan Jepang tengah menempuh jalur diplomasi dengan China, sembari memperkuat kerja sama dengan negara-negara G7 untuk mendiversifikasi rantai pasok dan mengurangi ketergantungan pada satu negara.
Dampak ke Pasar Keuangan
Dari perspektif pasar, ketidakpastian politik akibat potensi pemilu dini berisiko meningkatkan volatilitas aset Jepang dalam jangka pendek. Pasar obligasi Jepang (JGB) berpotensi menghadapi tekanan apabila pengesahan anggaran tertunda, mengingat kebijakan fiskal ekspansif Takaichi membutuhkan pembiayaan besar. Sementara itu, yen cenderung bergerak defensif di tengah meningkatnya ketidakpastian politik dan risiko geopolitik kawasan.
Di pasar saham, sektor yang sensitif terhadap kebijakan fiskal dan hubungan dagang dengan China berpotensi paling terdampak. Namun, jika pemilu dini justru memperkuat legitimasi politik Takaichi, pasar dapat kembali merespons positif dengan ekspektasi kesinambungan stimulus dan belanja pemerintah.
Secara keseluruhan, pemilu dini menjadi faktor risiko jangka pendek bagi stabilitas politik dan fiskal Jepang, namun juga berpotensi menjadi katalis positif apabila menghasilkan mandat politik yang lebih kuat bagi agenda ekonomi pemerintahan Takaichi.
