[Medan | 5 Februari 2026] Ekonomi Indonesia menutup tahun 2025 dengan kinerja yang lebih kuat dari perkiraan. Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV-2025 tumbuh 5,34% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya sebesar 5,04% yoy dan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,02% yoy.
Dengan capaian tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat 5,11%, melampaui konsensus pasar di kisaran 5,05%–5,07% yoy dan mendekati asumsi makro APBN 2025 sebesar 5,2% yoy. Pertanyaannya kemudian, apa yang membuat ekonomi tiba-tiba “ngegas” di kuartal terakhir 2025?
Saat Ekonomi Berisiko Melambat
Memasuki kuartal III-2025, pertumbuhan ekonomi cenderung melandai, kredit perbankan tumbuh terbatas, dan peredaran uang di masyarakat relatif ketat. Di saat yang sama, ketidakpastian global masih tinggi, membuat sektor usaha dan perbankan bersikap hati-hati. Dalam kondisi tersebut, pemerintah menilai masalah utamanya bukan pada sisi produksi, melainkan kurangnya uang yang benar-benar berputar di ekonomi riil.
Injeksi Rp200 Triliun ke Perbankan
Pada 12 September 2025, pemerintah memindahkan Rp200 triliun dana yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia ke perbankan BUMN (Himbara). Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan tambahan Rp76 triliun pada 10 November 2025, sehingga total dana yang dialirkan ke sistem perbankan mencapai sekitar Rp276 triliun.
Tujuannya sederhana: menjaga likuiditas tetap longgar, menurunkan tekanan pendanaan bank, dan mendorong penyaluran kredit agar ekonomi tidak melambat lebih dalam. Ibaratnya, pemerintah menuangkan air ke tangki paling atas, dengan harapan air itu akan mengalir ke bawah melalui kredit.
Namun, data menunjukkan bahwa hingga November 2025, kredit belum langsung melonjak. Bank masih berhati-hati, dan dunia usaha belum sepenuhnya agresif mengambil pembiayaan baru. Artinya, uang sudah ada di atas, tapi belum sepenuhnya turun ke bawah.
Tarik Rp75 Triliun dan Dialihkan ke Belanja Negara
Melihat kondisi tersebut, pemerintah kemudian mengubah strategi. Sebagian dana yang ditempatkan di perbankan, sekitar Rp75 triliun, ditarik kembali dan dialihkan untuk belanja rutin kementerian dan lembaga (K/L). Belanja ini mencakup pembayaran barang dan jasa, operasional pemerintah, hingga program-program yang langsung bersentuhan dengan pelaku usaha dan tenaga kerja.
Berbeda dengan kredit, belanja negara langsung masuk ke ekonomi riil. Uang dibayarkan ke kontraktor, vendor, pekerja, lalu berputar menjadi konsumsi dan produksi. Inilah yang membuat dampaknya lebih cepat terasa.
Efeknya: Uang Benar-Benar Mulai Berputar
Kombinasi dua kebijakan ini: likuiditas tetap longgar di perbankan dan belanja negara yang dipercepat, mulai menciptakan efek berantai. Adapun setelah kombinasi kebijakan ini berjalan, indikator ekonomi mulai menunjukkan penguatan:
- Penjualan mobil pada Desember 2025 melonjak 25,7% yoy
- Penjualan sepeda motor naik 14,5% yoy
- Konsumsi BBM industri meningkat 6,9%, dan sektor transportasi 2,7%
- Konsumsi listrik sektor bisnis naik 7,3% yoy, industri 4,8% yoy
Pada saat yang sama, pertumbuhan kredit perbankan mulai naik ke kisaran 9,69% yoy di Desember 2025, menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan ikut pulih seiring membaiknya aktivitas ekonomi. Dari sisi fiskal, penerimaan pajak Januari 2026 tumbuh 30% yoy, dari Rp88,9 triliun menjadi Rp116,2 triliun, memperkuat sinyal bahwa perputaran ekonomi meningkat di awal tahun.
Dari sini muncul efek domino (multiplier):
belanja negara → uang berputar → konsumsi naik → aktivitas usaha naik → kredit ikut menyusul → PDB terdorong.
Ini Semua Berkat Purbaya?
Secara analitis, pemulihan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 tidak bisa dilepaskan dari peran kebijakan Purbaya, terutama dalam mengelola timing dan komposisi stimulus. Injeksi Rp200 triliun berperan menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah kontraksi tajam, sementara penarikan Rp75 triliun dan pengalihannya ke belanja K/L mempercepat transmisi stimulus ke ekonomi riil.
Kombinasi kebijakan moneter-fiskal tersebut terbukti lebih efektif dibanding hanya mengandalkan kredit perbankan, terutama di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Dengan kata lain, bukan semata besarnya dana yang menentukan, melainkan bagaimana dan ke mana dana tersebut dialirkan.
Ke depan, tantangan pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara dorongan pertumbuhan dan keberlanjutan fiskal, agar momentum pemulihan ini tidak bersifat sementara, melainkan bertransformasi menjadi pertumbuhan yang lebih solid dan berkualitas.
