[Medan | 29 Juli 2025] Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkap bahwa pemerintah tengah memfinalisasi pembentukan family office nasional yang ditargetkan dibentuk pada tahun 2025. Namun, keputusan akhir masih menanti persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Luhut mengungkapkan bahwa usulan pembentukan family office telah mendapat restu dari Presiden dan saat ini tinggal menunggu arahan eksekutif dari pemerintah pusat. “Kita sedang tekniskan, finalkan, family office,” ujarnya kepada media pada Maret lalu, menegaskan bahwa sudah ada lampu hijau dari Prabowo.
Dalam pertemuan Januari 2025, Luhut mengatakan akan mengajukan usulan agar family office bisa mulai berjalan sejak Februari 2025. Penyusunan regulasi dan insentif kompetitif pun telah dipersiapkan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Hong Kong yang sudah lebih dulu memiliki fasilitas serupa.
Luhut menjelaskan bahwa DEN telah menyusun tim kajian yang melibatkan Kementerian Keuangan dan penasihat dari investor global seperti Ray Dalio. Pemerintah menargetkan Bali sebagai hub utama, namun juga mempertimbangkan Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai lokasi potensial.
Lebih lanjut, Luhut menekankan bahwa insentif fiskal untuk family office akan dirancang lebih unggul dibanding negara tetangga, agar Indonesia menjadi destinasi utama pengelolaan aset ultra-kaya (High Wealth Individuals/HWI).
Jika terealisasi, family office nasional berpotensi menarik modal jangka panjang dari investor global kaya. Hal ini dapat memperkuat sektor investasi domestik, mempercepat ekspansi industri, hilirisasi, dan akselerasi proyek strategis seperti hilirisasi mineral dan teknologi hijau.
Kehadiran family office juga menjadi penopang likuiditas pasar modal karena investor institusional dengan kapasitas besar tertarik menempatkan dana dalam bentuk investasi saham, obligasi, dan instrumen ESG.
Secara makro, program ini mendukung reformasi struktural dan positioning Indonesia sebagai pusat keuangan alternatif di kawasan ASEAN, berdampingan dengan tujuan diversifikasi ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
