[Medan | 10 April 2026] Iran dilaporkan mulai menerapkan skema “biaya lintas” bagi kapal yang melewati Selat Hormuz dengan mekanisme pembayaran berbasis yuan China dan aset kripto. Kebijakan ini menandai pergeseran signifikan dalam tata kelola salah satu jalur energi paling strategis di dunia, sekaligus memperkuat tren dedolarisasi dalam transaksi perdagangan energi global.
Berdasarkan laporan lembaga riset TRM, penggunaan aset digital dalam pembayaran tarif tersebut membuat transaksi sulit dilacak dan hampir tidak dapat dibekukan melalui sistem keuangan tradisional yang didominasi Amerika Serikat. Skema ini disebut sebagai bentuk pemanfaatan teknologi keuangan untuk menghindari sanksi internasional, sekaligus menciptakan jalur pembayaran alternatif di luar dolar AS.
Selain kripto, Iran juga disebut memanfaatkan sistem keuangan China melalui Bank of Kunlun yang terhubung dengan Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), sebagai alternatif dari jaringan SWIFT. Langkah ini memperkuat integrasi finansial antara Iran dan China, terutama dalam konteks perdagangan energi dan pelayaran di kawasan Teluk.
Dari sisi ekonomi riil, biaya yang dikenakan dilaporkan mencapai sekitar US$2 juta per kapal tanker besar, menjadikan Selat Hormuz bukan hanya jalur strategis energi, tetapi juga sumber pendapatan langsung dalam bentuk “transit fee” yang dikelola secara semi-formal oleh Iran.
Secara geopolitik, kebijakan ini memperdalam fragmentasi sistem keuangan global, di mana transaksi energi mulai bergeser dari dominasi dolar AS menuju kombinasi mata uang alternatif seperti yuan serta aset digital. Kondisi ini berpotensi meningkatkan volatilitas pasar energi karena biaya distribusi minyak kini tidak hanya dipengaruhi supply-demand, tetapi juga struktur pembayaran lintas negara.
Di sisi lain, langkah Iran juga dapat memperkuat posisi tawar dalam negosiasi gencatan senjata, karena kontrol atas Selat Hormuz kini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga ekonomi melalui monetisasi akses pelayaran.
Bagi pasar global, implikasinya cukup signifikan: biaya logistik energi meningkat, risiko ketidakpastian perdagangan naik, dan premium geopolitik pada harga minyak berpotensi bertahan lebih lama selama mekanisme ini belum mendapat legitimasi internasional yang jelas.
