[Medan | 12 Januari 2026] Kementerian Keuangan memaparkan realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sekaligus outlook fiskal 2026 yang telah disahkan pada Kamis (8/1/2026). Data tersebut menunjukkan tekanan fiskal yang semakin nyata, ditandai oleh penurunan pendapatan negara di tengah belanja yang tetap ekspansif. Kondisi ini mendorong pelebaran defisit anggaran dan berpotensi menambah tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.
Tekanan tersebut mulai tercermin di pasar keuangan. Pada perdagangan Jumat (9/1/2026), rupiah melemah 0,13% ke level Rp16.819 per dolar AS, menjadi posisi terlemah sejak April 2025. Pelemahan berlanjut pada perdagangan pagi hari, dengan rupiah bergerak di kisaran Rp16.827–Rp16.844 per dolar AS, seiring meningkatnya kehati-hatian pelaku pasar terhadap kondisi fiskal domestik.
Sepanjang 2025, pendapatan negara tercatat turun 3,3% secara tahunan dan baru mencapai sekitar 92% dari target APBN. Pelemahan terutama bersumber dari penerimaan pajak yang terkontraksi 0,7% YoY dan hanya terealisasi sekitar 88% dari target.
Pemerintah menjelaskan bahwa penurunan penerimaan pajak secara neto dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi pajak seiring relaksasi dan percepatan pemeriksaan, serta kebijakan fiskal yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
Meski demikian, APBN 2026 menetapkan target penerimaan yang relatif agresif. Pendapatan negara ditargetkan tumbuh 14,4% YoY, dengan penerimaan pajak diproyeksikan melonjak hingga 23% YoY. Target tersebut dinilai menantang, mengingat perlambatan ekonomi global, ketidakpastian arah harga komoditas, serta risiko pelemahan basis pajak yang masih membayangi.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara 2025 tercatat meningkat 2,7% YoY dan mencapai sekitar 95% dari target APBN. Kenaikan ini sepenuhnya didorong oleh belanja pemerintah pusat yang tumbuh 4,2% YoY, sementara transfer ke daerah justru mengalami penurunan 1,7% YoY. Pola tersebut diperkirakan berlanjut pada 2026, dengan belanja pemerintah pusat direncanakan naik signifikan sebesar 21% YoY, sementara transfer ke daerah dipangkas 18,4% YoY.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa peningkatan belanja pada 2025 didorong oleh implementasi berbagai program prioritas, salah satunya Program Makanan Bergizi Gratis. Hingga akhir 2025, program tersebut telah menjangkau sekitar 56,1 juta penerima manfaat atau 68% dari target, dengan realisasi anggaran mencapai sekitar Rp52 triliun atau 73% dari pagu APBN.
Defisit Mendekati Batas Aman
Kombinasi pendapatan yang melemah dan belanja yang tetap ekspansif menghasilkan defisit APBN 2025 sebesar 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto. Angka ini mendekati batas maksimum defisit fiskal sebesar 3% terhadap PDB dan menjadi yang tertinggi di luar periode pandemi.
Defisit tersebut juga melampaui target awal APBN 2025 sebesar 2,53% PDB, outlook pemerintah di 2,78% PDB, serta realisasi defisit APBN 2024 yang berada di level 2,29% PDB. Untuk 2026, pemerintah menargetkan defisit sedikit lebih rendah di kisaran 2,68% PDB, namun pencapaiannya sangat bergantung pada keberhasilan mendorong penerimaan negara, khususnya dari pajak.
Pelaku pasar menilai tekanan fiskal yang masih berlanjut, dikombinasikan dengan meningkatnya ketidakpastian global dan sentimen risk-off akibat tensi geopolitik, berpotensi menjaga rupiah dalam tren pelemahan. Jika tekanan tersebut berlanjut dan realisasi penerimaan kembali berada di bawah target, rupiah berisiko menguji level psikologis Rp17.000 per dolar AS dalam waktu mendatang.
