[Medan | 2 Februari 2026] Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali mengalami penutupan sebagian (partial government shutdown) pada Sabtu (31/1/2026) waktu setempat, setelah tenggat waktu pendanaan federal pada Jumat tengah malam berlalu tanpa persetujuan anggaran tahun fiskal 2026 oleh Kongres.
Shutdown ini terjadi meskipun Senat AS telah meloloskan paket pendanaan sementara. DPR AS belum meratifikasinya karena sedang memasuki masa reses dan baru dijadwalkan kembali bersidang pada Senin (2/2/2026).
Dipicu Ketegangan Politik Isu Imigrasi
Kebuntuan anggaran dipicu meningkatnya ketegangan politik, khususnya penolakan Partai Demokrat terhadap kebijakan penegakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump. Demokrat menentang pendanaan jangka panjang bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS), yang membawahi Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE).
Penolakan tersebut menguat setelah insiden penembakan dua warga negara AS dalam aksi demonstrasi di Minneapolis oleh agen imigrasi federal, yang memicu gelombang kritik dan protes nasional. Ketua Fraksi Minoritas Demokrat di Senat, Dick Durbin, menilai pemerintahan Trump salah sasaran dalam penggunaan sumber daya negara.
Dampak Shutdown Bersifat Terbatas
Sekitar tiga perempat operasional federal AS berpotensi terdampak oleh shutdown parsial ini, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga pertahanan. Lembaga-lembaga federal mulai menerapkan rencana kontinjensi sejak akhir pekan.
Meski demikian, pimpinan Kongres dari kedua partai menilai shutdown kali ini kemungkinan hanya berlangsung singkat. DPR AS diperkirakan akan segera mengesahkan paket pendanaan yang telah disetujui Senat pada awal pekan ini.
Jika disetujui, pendanaan federal akan pulih dalam hitungan hari, sehingga dampak terhadap layanan publik, kontraktor, dan pegawai federal relatif terbatas.
Risiko Jika Shutdown Berkepanjangan
Namun, apabila kebuntuan politik berlanjut lebih dari beberapa hari, puluhan ribu pegawai federal berisiko dirumahkan sementara (furlough) atau tetap bekerja tanpa menerima upah hingga pendanaan dipulihkan.
Situasi ini menjadi perhatian serius, mengingat shutdown berkepanjangan berpotensi menekan aktivitas ekonomi, menurunkan kepercayaan konsumen, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan.
Pemerintah Dorong Penyelesaian Cepat
Pada Jumat malam (30/1), Senat AS telah meloloskan lima rancangan undang-undang pendanaan untuk membiayai sebagian besar lembaga federal hingga September 2026. Selain itu, disepakati pula langkah stopgap selama dua pekan guna memastikan DHS tetap beroperasi sambil negosiasi kebijakan imigrasi dilanjutkan.
Presiden Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan Senat dan mendesak DPR AS bertindak cepat. Sikap ini mencerminkan upaya Gedung Putih menghindari shutdown berkepanjangan kedua dalam masa jabatan keduanya, setelah sebelumnya AS mengalami shutdown terlama dalam sejarah pada musim gugur lalu yang berlangsung lebih dari satu bulan.
Outlook
Dengan DPR AS dijadwalkan kembali bersidang pada awal pekan ini dan dukungan lintas partai di Senat, shutdown parsial kali ini diperkirakan hanya bersifat sementara. Namun, dinamika politik seputar isu imigrasi tetap menjadi faktor risiko yang dapat memicu ketidakpastian lanjutan, baik bagi stabilitas pemerintahan AS maupun sentimen pasar global.
