[Medan | 13 Maret 2026] Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada Februari 2026 tercatat mencapai Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat signifikan dibandingkan defisit 0,13% PDB pada periode yang sama tahun sebelumnya, sekaligus menjadi defisit Februari terdalam dalam beberapa tahun terakhir.
Pelebaran defisit tersebut terutama dipicu oleh strategi pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja negara pada awal tahun melalui kebijakan front-loaded spending, guna mendorong aktivitas ekonomi sejak kuartal pertama 2026.
Pendapatan Negara Mulai Pulih
Di sisi penerimaan, pendapatan negara mencapai Rp358 triliun, meningkat 12,8% secara tahunan (year-on-year/yoy). Kinerja ini menjadi pembalikan tajam dari kontraksi 20,8% yoy pada Februari 2025. Kenaikan pendapatan terutama didorong oleh penerimaan pajak yang melonjak 30,1% yoy. Kontributor terbesar berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) yang meningkat 97,4% yoy, dipengaruhi oleh efek basis rendah tahun sebelumnya setelah perubahan administrasi dan implementasi Coretax Administration System pada Februari 2025.
Selain itu, restitusi pajak yang turun 17,3% yoy turut meningkatkan penerimaan pajak bersih pemerintah. Ke depan, perbaikan permintaan domestik diperkirakan akan mengurangi tekanan restitusi pajak, didukung pengawasan fiskal yang lebih ketat.
Namun demikian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru mengalami penurunan 11,4% yoy, terutama akibat turunnya pendapatan sektor minyak dan gas sebesar 36,3%, serta adanya penyesuaian pembayaran dividen dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penurunan tersebut diperkirakan bersifat sementara dan berpotensi kembali normal sekitar Juni 2026.
Lonjakan Belanja Negara
Sementara itu, belanja negara meningkat signifikan 41,9% yoy menjadi Rp493,8 triliun. Belanja pemerintah pusat tercatat naik 63,7% yoy, terutama didorong oleh lonjakan belanja modal sebesar 400,3% yoy serta peningkatan belanja barang 269,4% yoy. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh basis rendah pada awal 2025, ketika pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun.
Sebagian besar peningkatan belanja barang berasal dari percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyumbang sekitar 57,7% dari total belanja barang. Realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp25 triliun pada Februari 2026, meningkat dari Rp19 triliun pada Januari 2026. Di sisi lain, belanja bantuan sosial juga meningkat 4,3% yoy, meskipun pada tahun sebelumnya sudah berada pada basis yang relatif tinggi.
Target Belanja Kuartal I
Pemerintah menargetkan realisasi belanja negara sebesar Rp809 triliun pada kuartal I 2026. Dengan realisasi hingga Februari mencapai Rp493,8 triliun, maka masih terdapat sekitar Rp315,2 triliun yang diperkirakan akan direalisasikan pada Maret 2026. Belanja tersebut diproyeksikan difokuskan pada program Makan Bergizi Gratis serta program Kredit dan Dukungan Kesejahteraan Masyarakat Produktif (KDKMP).
Pembiayaan Defisit
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan anggaran, pemerintah telah menghimpun pembiayaan utang sebesar Rp185,3 triliun, termasuk melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) lebih awal. Hingga Januari 2026, penerbitan bersih SBN diperkirakan mencapai sekitar Rp151,3 triliun.
Pada Februari 2026, pemerintah juga menerbitkan obligasi global dual-currency pertama dalam mata uang yuan offshore (CNH) dan euro, dengan nilai penerbitan CNH 9,25 miliar serta €2,7 miliar. Obligasi tersebut diterbitkan dalam enam tenor dengan jatuh tempo antara 3 hingga 20 tahun. Selain itu, pemerintah berencana menempatkan dana sekitar Rp100 triliun di bank-bank BUMN guna memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
Prospek Pertumbuhan Ekonomi
Dengan percepatan belanja fiskal dan perbaikan penerimaan negara, stimulus pemerintah diperkirakan dapat mendorong aktivitas ekonomi pada awal tahun. Analis dari Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Jessica Tasijawa, dalam riset tertanggal 12 Maret 2026 menilai bahwa defisit fiskal kemungkinan masih akan melebar dalam jangka pendek selama kuartal pertama.
Namun secara keseluruhan, kebijakan stimulus fiskal tersebut diperkirakan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 di kisaran 5,2% hingga 5,4%.
