[Medan | 24 Februari 2026] Ekonom Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang, menilai kinerja fiskal Indonesia pada awal 2026 menunjukkan pola ekspansi belanja yang cukup agresif. Percepatan belanja negara sejak Januari belum sepenuhnya diimbangi oleh pertumbuhan penerimaan, sehingga mendorong defisit anggaran melebar.
Hingga Januari 2026, defisit fiskal tercatat sebesar Rp 54,6 triliun atau setara 0,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekaligus merepresentasikan sekitar 7,9% dari pagu APBN. Menurut Hosianna, kondisi ini mencerminkan strategi belanja yang dimajukan ke awal tahun (front-loaded), sementara penerimaan masih bergerak bertahap.
Faktor Penentu Kinerja Fiskal ke Depan
Ke depan, kinerja fiskal akan dipengaruhi sejumlah faktor utama. Di antaranya adalah kelanjutan realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perubahan skema pembayaran kompensasi kepada Pertamina yang kini dilakukan secara bulanan, serta mulai beroperasinya kilang Balikpapan yang berpotensi menambah lifting minyak hingga 100.000 barel per hari.
Selain itu, kelanjutan audit restitusi PPN yang lebih ketat diperkirakan akan memperbaiki kualitas penerimaan pajak neto, meskipun berpotensi menahan arus restitusi dalam jangka pendek.
Target Belanja dan Arah Kebijakan Pemerintah
Pemerintah menargetkan total belanja negara sebesar Rp 809 triliun pada 2026. Anggaran tersebut mencakup belanja modal Rp 90 triliun untuk Koperasi Merah Putih, Rp 110 triliun untuk investasi hilirisasi melalui Danantara, serta Rp 129 triliun untuk belanja rutin seperti pembayaran THR ASN dan stimulus fiskal kuartal I.
“Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan defisit yang masih terkendali, dengan ekspansi belanja yang secara struktural lebih kuat dibandingkan pemulihan pendapatan,” ujar Hosianna, Senin (23/2/2026).
Ia menambahkan, kebijakan fiskal yang ekspansif berpotensi menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi domestik, khususnya sektor perdagangan ritel, makanan dan minuman, pertanian, serta otomotif.
Realisasi Belanja Negara Melonjak
Dari sisi belanja, realisasi Januari 2026 mencapai Rp 227,3 triliun atau tumbuh 25,7% secara tahunan (yoy), setara 5,9% dari pagu APBN. Kenaikan tajam terutama berasal dari belanja barang yang mencapai Rp 25,9 triliun atau melonjak 709,4% yoy, seiring implementasi Program MBG yang hingga Februari 2026 telah menyerap Rp 36,6 triliun.
Belanja pegawai juga meningkat signifikan menjadi Rp 19,3 triliun atau tumbuh 131,7% yoy. Sementara itu, belanja bantuan sosial tercatat Rp 9,5 triliun, juga naik 131,7% yoy. Di sisi lain, belanja modal melonjak menjadi Rp 1,2 triliun atau tumbuh 500% yoy.
Penerimaan Negara Masih Tertahan
Di sisi pendapatan, penerimaan negara mencapai Rp 172,7 triliun atau tumbuh 9,8% yoy, setara 5,5% dari target APBN. Namun, kinerja tersebut tertahan oleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang turun 14% yoy menjadi Rp 33,9 triliun akibat pelemahan lifting dan harga minyak global.
Penerimaan bea dan cukai juga tercatat turun 14% yoy menjadi Rp 22,6 triliun, sejalan dengan penurunan harga referensi crude palm oil (CPO).
Pajak Mulai Pulih, Bunga Utang Meningkat
Meski demikian, penerimaan pajak menunjukkan pemulihan yang cukup solid. Realisasi pajak mencapai Rp 138,9 triliun atau tumbuh 20,5% yoy. Pajak penghasilan relatif stabil di Rp 60,4 triliun meskipun turun 2,7% yoy, sementara PPN neto melonjak 84% yoy menjadi Rp 45,3 triliun, didorong oleh penurunan restitusi dan penguatan permintaan domestik.
Di sisi lain, pembayaran bunga utang meningkat 48,2% yoy menjadi Rp 50,4 triliun, setara 36,3% dari total penerimaan pajak. Transfer ke daerah tercatat Rp 95,3 triliun atau tumbuh tipis 0,6% yoy, termasuk tambahan transfer khusus tanpa persyaratan bagi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp 9,8 triliun.
Strategi Pembiayaan dan Front-Loading SBN
Realisasi pembiayaan hingga Januari 2026 mencapai Rp 105,1 triliun atau 15,2% dari outlook, meskipun turun 31,8% yoy. Pembiayaan tersebut ditopang oleh penerbitan utang sebesar Rp 127,3 triliun dan pembiayaan investasi Rp 22,2 triliun.
Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada Januari 2026 melonjak menjadi Rp 145,1 triliun dibandingkan Rp 48,0 triliun pada Desember 2025. Hingga 18 Februari 2026, total penerbitan SBN kuartal I telah mencapai Rp 233,1 triliun atau 106% dari target, menegaskan strategi front-loading pembiayaan APBN sejak awal tahun.
